TEMPO.CO, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI angkat bicara ihwal bank nelayan yang disebut-sebut oleh calon presiden Prabowo Subianto. Persoalan nelayan ini mencuat setelah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji bakal membentuk Bank Tani dan Nelayan pada pidato kenegaraan Senin malam 14 Januari 2019.
Baca: Dedi Mulyadi Minta Prabowo Tunjukkan Data Lengkap Warga Kelaparan
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata mengatakan saat ini memang telah tersedia akses pembiayaan bagi nelayan. "Jika membandingkan dengan 4 tahun lalu, kami mengapresiasi adanya upaya yang jelas pada nelayan terkait permodalan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Tapi, kata Martin, perlu dicatat bahwa proses operasional baru mulai di tahun 2018 sehingga sangat baru. Saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan duit Rp 273 miliar per November 2018 untuk 14.423 orang nelayan di 296 kota atau kabupaten. Tapi, jumlah itu masih kurang dibandingkan total keseluruhan nelayan yang mencapai 2,6 juta jiwa. "Belum lagi membandingkan dengan rakyat nelayan yang tinggal di pulau-pulau kecil."
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, "kami akan dirikan Bank Tani dan Nelayan untuk membantu petani dan nelayan mendapatkan modal dan teknologi." Koordinator Juru Bicara Prabowo - Sandiaga Uno, Dahnis Anzar Simanjuntak mengatakan ini adalah janji Jokowi empat tahun lalu tapi ternyata tidak dijalankan.
Sementara Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyebut janji itu telah dijalankan. "Pemerintah telah mendirikan Bank Mikro Nelayan," kata Erani saat dihubungi, Ahad, 13 Januari 2019. Saat ini, ada 18 Bank Mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Nelayan yang telah menyalurkan pinjaman pada 9.535 nelayan di 107 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Tapi di luar itu, KNTI menyebut bahwa ada yang luput selain akses pembiayaan yaitu perlindungan nelayan. Padahal, mandatnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. "Namun implementasinya sangat lamban dan cenderung diabaikan."
Selain itu, perlindungan sosial seperti asuransi perikanan juga belum menyentuh seluruh nelayan terlebih nelayan tradisional. Baru ada 19.279 nelayan yang mengakses asuransi mandiri, dibandingkan jumlah 2,6 juta nelayan seluruh Indonesia.
Baca berita lainnya tentang Prabowo Subianto di Tempo.co.
